Latest Posts

0

Perjalanan ke Gunung Lawu

Rio Mamdoeh Sabtu, 22 Maret 2014


Yoo.. mina-san!
Gimana nih kabarnya? Baik semua kan.. Gomen ne Gomen dah lama gak update nih blog pasti para pengunjung setia dah pada kangen kan (para pembaca pasti bertanya-tanya “emg ada yg ngunjungi blog kyak gini?”), huss.. ada dong, buktinya situ lagi baca..

Artikel kali ini aku mau berbagi pengalaman aku hari minggu yg lalu tepatnya tanggal 15 Maret 2014, untuk pertama kalinya aku naik gunung, yaitu gunung lawu.
Bermula dari ajakan temen aku si Bastian ahirnya kami berlima; Hari, Rio (baca: gue nih gue), Alvian, Kholif a.k.a Samidi dan Bastian sepakat untuk naik gunung. Dari ke lima orang ini Cuma si Bastian yang sudah pernah naik gunung.

Sabtu pagi kami sudah bersiap untuk Go to Tawang Mangu, kami berlima pergi pake Sepeda Motor berangkat dari Jogja sekitar jam 8, sampai Tawang Mangu sekitar jam 12an (kok lama banget? Iya nih nyasar dulu di Solo)..
Sesampainya dilokasi kami langsung makan2 trus sholat duhur nah baru foto2 narsis di gerbang Treck Cemoro Semu, jadi untuk mencapai puncak Gunung Lawu ini ada dua treck yang pertama Cemoro Kandang dan yang kedua adalah Cemoro Semu, kata orang-orang sih Cemoro Kandang itu lebih landai trecknya tapi lebih jauh kira2 12km sedangkan Cemoro Semu Trecknya Lebih Curam panjangny sekitar 7km, jadi kami memilih untuk melewati treck Cemoro Sewu.
Ini dia penampakanya..




Setelah Check in Kami langsung memulai petualangan kami dari gerbang ini, dengan treck yang bebatuan ini kami terus berjalan… emm berhubung kami masih amatiran baru 20 menit kami sudah berhenti karena kecapaian, rasanya jantung ini Dag..dug..dag kayak mo copot hehe (letih sangat).
Liat tuh si Hari mukanya ampe pucat



Setelah istirahat sekitar 3 menit kami melanjutkan perjalanan lagi, baru berjalan 15 menit kami harus berhenti kembali dikarenakan kami dihadang oleh Hujan pemirsa..
Dan kami pun harus berhenti disebuah gubuk untuk berteduh (untung aja ada gubuk)


 Setelah kira2 satu jam hujan reda, lanjut lagi, lupa kira2 berapa menit kami sudah sampai di pos satu.

Di pos satu ini ada warungnya loh pemirsa, kami pun gak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyantap aneka gorengan dan seduhan Jahe wangi untuk menghangatkan badan kami yang mulai kedinginan. Setelah sholat ashar kami pun mulai melanjutkan perjalanan.

Sekitar jam 18.00 kami sudah sampai di pos dua, disini gak ada warungnya Cuma ada bangunan permanen, setelah sholat maghrib perjalannan pun dilanjutkan dari pos dua ke pos tiga lanjut kepos empat,, nah perjalanan dari pos tiga ke pos empat ini nih yg paling berat, muke gile terjal banget, sebentar-sebentar kami berhenti untuk istirahat takut jantungnya meledak (ngos-ngosan bgt haha.. maklum pemula)

Dari pos empat kepos lima perjalanan sudah mulai enak (trecknya Landai), pemandangannya pun indah dari sini kita bisa melihat gemerlap lampu kota Tawang Mangu dari ketinggian 3000m DPL “SUGOI”. Saying kami gak sempat foto panorama ini karena udah kecapean pingin cepet2 tidur..

Sesampainya dipos lima kami mendirikan Tenda n masak mie buat ngisi perut,, dari pos lima ini ke puncak sudah dekat tapi kami memilih untuk istirahat dan tidur dulu sebelum ke puncak karena kami ingin melihat Sun Rise dari puncak, uniknya di pos lima ini ada warungnya lagi lho canggih bukan…? Di gunung lain ada gak yg beginian…. Dan diwarung ini kita juga bisa tidur didlam karena tersedi tempat tidur disini dan itu gratis. aku dan alvian tidur dwarung ini karena tenda kami gak muat berlima WOOW Sugoi – Sugoi warung di ketinggian lebih dari 3000m DPL dan harga makannan disini pun masih relatif murah..
Pagi sekali kami berangkat  ke puncak, medan untuk kepuncak menurutku sih gak terlalu berat jauh lebih berat dari pos tiga ke pos empat.. ini dia penampakannya Puncak Gunung Lawu yang bernama Hargo Dumilah dengan ketinggian 3265M DPL




Sory yg ada cma foto gue aja haha…

0

Makalah: Lembaga Legislatif, Yudikatif dan BPK

Rio Mamdoeh Jumat, 29 November 2013


I.     PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa inggris disebut legal state atau state based on the rule of law, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut rechstaat dan rule of law itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama sama mengandung ide pembatasan kekuasaan[1].
Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap  kekuasaan itu tidak berhenti hanya dengan munculnya gerakan pemisahan antara kekuasaan Raja dan kekuasaan pendeta serta pemimpin gereja. Upaya pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan didalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara kedalam beberapa fungsi yang berbeda-beda. Dalam hubungan ini, yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquie[2] dengan teori trias politica-nya,[3] yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial.
Pentingnya pembatasan kekuasaan, karena berdasarkan pengalaman sejarah mulai dari kekuasaan raja yang absolut yang mencampur adukan dengan kedaulatan Tuhan sehingga seolah-olah suara dan kehendak raja tersebut identik dengan suara dan kehendak Tuhan. Praktik yang mengatasnamakan kekuasaan raja sama dengan kekuasaan Tuhan hampir bisa ditemukan pada setiap sejarah peradaban manusia mulai dari Mesir dengan raja Fir’aun, Yunani kuno, peradaban di India, sampai dengan di Eropa dengan tokohnya Machiavelli yang sangat terkenal itu.[4]
Dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Menelaah hasil perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR mulai tahun 1999-2002, terdapat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan negara. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi karena prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi diwujudkan dalam kelembagaan MPR tapi oleh UUD (Pasal 1 ayat (2)).
      UUD 1945 salah satunya mengatur mengenai pemegang cabang kekuasaan pemerintahan negara dengan prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas yang tercermin pada lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan mengedepankan prinsip checks and balances system. Dengan adanya perubahan kedudukan MPR, berimplikasi pada berubahnya struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[5]

B.     Rumusan Masalah
1.      Apakah lembaga legislatif, Yudikatif dan BPK itu?
2.      Apa saja fungsi-fungsi dari cabang kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif dan BPK?
3.      Bagaimana sistem kerja BPK?
                                    

II.      PEMBAHASAN
1.       Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan
       Setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi kita telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan secara nyata.[6]
Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:
1.      Adanya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden ke DPR. Bandingkan saja antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan dengan pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan. Kekuasaan untuk membuat undang-undang yang sebelumnya berada ditangan Presiden, sekarang beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2.      Diadopsikannya sistem pengujian konstitusional atas undang-undang sebagai produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.[7] Sebelumnya tidak dikenal mekanisme semacam itu, karena pada pokoknya undang-undang tidak dapat diganggu gugat dimana hakim dianggap hanya dapat menerapkan undang-undang dan tidak boleh menilai undang-undang.
3.      Diakuinya bahwa lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu tidak hanya terbatas pada MPR, melainkan semua lembaga Negara baik secara langsung atau tidak langsung merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD sama-sama merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.
4.      Dengan demikian, MPR juga tidak lagi berstatus sebagai lembaa tertinggi negara, melainkan merupakan lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
5.      Hubungan-hubungan antar lembaga (tinggi) negara itu bersifat saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip check and balances.
Dari kelima ciri tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UUD 1945 tidak dapat diakatakan menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham trias politica  Montesquieyang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan yudikatif secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan saling mengendalikan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pascaperubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip check and balances.
Didalam makalah ini kami akan berkonsentrasi membahas tiga lembaga tinggi Negara Legislatif, Yudikatif, dan BPK (badan pemeriksa keuangan)

1.            Lembaga Legislatif
         Lembaga Legislatif adalah salah satu lembaga tinggi Negara yang mempunyai fungsi sebagai perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat sehingga sering disebut sebgai Dewan Perwakilan Rakyat atau Perlemen. Lembaga tinggi legislatif terdiri atas MPR, DPR dan DPD.
A.    MPR
        Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan.Setelah reformasi tiba, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD.
a.       Susunan dan Keanggotaan MPR[8]
1.      MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali.
2.      Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden. Peresmian anggota MPR sekaligus dengan Peresmiang anggota DPR dan DPD yang ditetapkan satu naskah dalam Keputusan Presiden. Nama-nama Anggota DPR dan DPD berdasarkan Hasil Pemilihan Umum dilaporkan oleh KPU kepada Presiden.
3.      Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
b.      Tugas dan Wewenang[9]
MPR mempunyai tugas dan Wewenang antara lain:
1.      Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
2.      Melantik Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan hasil Pemilihan Umum dalam siding Paripurna MPR.
3.      Memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan / atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasannya didalam sidang Paripurna MPR.
c.       Sidang MPR dan Putusan[10]
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara Sidang MPR Sah Apabila:
a.       Seliramg-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR untuk memutuskan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
b.      Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR untuk Mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar.
c.       Sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
Putusan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan suara terbanyak, sebelum mengambil keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud diatas, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
B.     DPR
a.       Susunan dan keanggotaan[11]
1.      DPR terdiri dari anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
2.      (1) anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.
(2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
3.      Masa Jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR baru mengucapkan sumpah/janji.
4.      Anggota DPR sebelum memanggku jabatannya mengucapkan sumpah/ janji  secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna.
b.      Fungsi DPR
1.      Legislasi
adalah fungsi pengaturan, yang dalam bentuk kongkritnya terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (wetgevende functie atau law making function).
2.      Anggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3.      Pengawasan
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.
c.       Tugas dan Wewenang antara lain
DPR mempunyai tugas dan wewenang
a.       Membentuk Undang – undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b.      Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang;
c.       Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
d.      Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan Agama.
e.       Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
f.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
d.      Hak- Hak DPR
a.       Interpelasi yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai  kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidapan bermasyarakat dan bernegara.
b.      Angket
Yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebukjakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan pertaturan perundang-undangan.
c.       Menyatakan Pendapat;
Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut  pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/ atau wakil presiden melakukan pelanggaran hokum berupa penghiaanatan terhadap Negara, penyuapan, tindak pidanan berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau wakil presiden.
d.      Imunitas
Anggota DPR juga memiliki hak imunitas atau hak kekebalan hokum yaitu hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengaidlan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam Rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainya sesuai dengan perundang-undangan
C.    DPD
a.       Susunan Keanggotaan
1.      DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.
2.      Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
3.      Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR;
4.      Keanggotaan DPD diresmikan oleh keputusan Presiden.
5.      Keanggotaan DPD bedomisili  di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota Negara.
6.      Masa Jabat anggota DPD adalah lima tahun.
7.      Anggota DPD sebelumm memangku Jabatannya mengucapkan sumpah/ janji  secara bersama-sama yang di pandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna.

b.      Fungsi DPD
DPD mempunyai Fungsi :
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
c.       Tugas dan Wewenang
1.      DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
2.      DPD mengusulkan rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR.
3.      Pembahasan Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada poin (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dengan pemerintah.
4.      DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan pajak, pendidikan dan agama.
5.      DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan  daerah , hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
6.      Pengawasan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang.
d.      Hak DPD[12]
Anggota DPD mempunyai hak:
a.       Menyampaikan usul dan pendapat
b.      Memilih dan dipilih
c.       Membela diri
d.      Imunitas
e.       Protokoler dan
f.       Keuangan dan administrative

2.      Lembaga Yudikatif
Lembaga Yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta besifat independent dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Lembaga tinggi yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

A.    Mahkamah Agung (MA)
        Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
Peradilan Mahkamah Agung menganut sistem continental. Dalam sistem tersebut MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil serta memiliki sifat yang netral dari intervensi pemerintah (independent)
.
a.       Kewenangan MA
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang
2) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
.
b.      Fungsi MA
1.      Fungsi Peradilan
a). Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir:
• semua sengketa tentang kewenangan mengadili
• permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
• semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
c) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
2.      Fungsi Pengawasan
a)      Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970)
b)       Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
• Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
• Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985)
3.      Fungsi Pengaturan
a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985)
b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang
.
4.      Fungsi Pemberian Nasehat
a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya
b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)
5.      Fungsi Administrasi
a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung
b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)


B.     Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 1 UU No.24 tahun 2004).

1.       Kewenangan MK
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah:
1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum
2) Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945
.
2.       Tugas MK
1)Menguji undang-undang terhadap UUD
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3) Memutus pembubaran partai politik
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
5) Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden
.

C.    Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung.
1.      Kewenangan KY
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2.      Tugas KY
1.       Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
a) Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
b) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
c) Menetapkan calon Hakim Agung
d) Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
2.        Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
a) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR
.

3.      BPK

Amandemen UUD 1945 memberikan mandat yang sangat strategis atas keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang semakin besar dan kokoh dalam melaksanakan kewenangan konstitusional.
UU No. 15 Tahun 2006 mengamanatkan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti oleh BPK antara lain untuk membuat Peraturan BPK yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat[13]:
1.    Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
2.    Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalampenguasaan atau kendali dan entitas yang menjadi obyekpemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya
3.    Meminta keterangan kepada seseorang.
4.    Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan
5.    Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan Negara.


a.              Keanggotaan BPK[14]
1.    Anggota Badan pemeriksa Keuangan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden
2.    Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota BPK
3.    Badan Pemeriksa Keuangan Berkedudukan di Ibukota Negara dan Memiliki Perwakilan disetiap Provinsi.

b.             Sistem kerja BPK
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi (i) pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, dan (ii) pemeriksaan atas tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara[15].
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh:
(i) Pemerintah Pusat
(ii) Pemerintah Daerah
(iii) Lembaga Negara lainnya
(iv) Bank Indonesia
(v) Badan Usaha Milik Negara
(vi) Badan Layanan Umum (BLU)
(vii) Badan Usaha Milik Daerah
(viii) Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Untuk lebih lengkapnya Pasal 6 ayat (1) sampai ayat 6 berbunyi sebagai berikut :
(1)           BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
(2)           Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(3)           Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
(4)           Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
(5)           Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
(6)           Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (5) menyebutkan :
(1)           BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
(2)           DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
(3)           Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk
(4)            Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
(5)           Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

           


III.   Penutup
Kesimpulan
Dari makalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.      Cabang kekusaan Legislatif terdiri dari Fungsi Pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi perwakiln, serta fungsi delibratif dan resolusi konflik. Sedangkan;
2.      Cabang kekuasaan Yudikatif terdiri dari kedudukan kekuasaan kehakiman, prinsip pokok kehakiman serta struktur organisasi kehakiman.
3.      Dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang objeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

                                         DAFTAR PUSTAKA
Kansil C.S.T, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2008
Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali pers, 2012
www.phylopop.com/2012/05/pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara
Mahdi Imam , Hukum Tata Negara


[1] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali pers, 2012)  hal. 281
[2] Nama lengkap Montesque yang sebenarnya adalah Charles de Scondat, Baron de La Brede et de Montesquieu. Lihat, Ibid., hal. 282
[3] Lihat C.L. Montesquie, The Spirit of Laws, 2nd edition, (Hafner, 1949). Ibid.,
[4] Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 118
[5] www.phylopop.com/2012/05/pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, di akses pada hari sabtu 25 mei 2013 pukul 11.30 wib.
[6] Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Ko,press, Jakarta, 2005, Ibid., hal 291
[7]Lihat Pasal 24C UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316.


[8] C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, P.T Rineka Cipta,2008: Jakarta hal. 139
[9] Ibid 140

[10] Ibid 140-141
[11] Ibid 141
[12] Ibid 146
[13] Andini Rahmayanti, TUGAS DAN WEWENANG BPK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN BUMN/D, Lex Administratum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013 

[14] C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, P.T Rineka Cipta,2008: Jakarta
[15] Op. Cit.,

 
Copyright 2010 rio-mamdoeh|dot|com